Terbitkan PMK 80/2022, Kemenkeu Perkuat Fasilitas Dana Pembiayaan Infrastruktur Sektor Panas Bumi

Jakarta, 28/04/2022 – Sebagai salah satu upaya mendorong optimalisasi pemanfaatan potensi panas bumi di Indonesia, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyediakan fasilitas fiskal berupa Dana Pembiayaan Infrastruktur Sektor Panas Bumi (PISP) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 62/PMK.08/2017 (PMK 62/2017). Dana PISP ini dikelola oleh PT SMI dan bersifat revolving fund, sebagai fasilitas de-risking untuk mengatasi tingginya risiko dan biaya di tahap eksplorasi yang selama ini menghambat partisipasi badan usaha dalam pengembangan tenaga panas bumi.

Sampai dengan tahun 2021 telah diterbitkan surat keputusan (SK) penugasan kepada PT SMI untuk pembiayaan eksplorasi skema Government drilling, yaitu untuk wilayah kerja Jailolo, Maluku Utara; Waesano, Nusa Tenggara Timur; Nage, Nusa Tenggara Timur; dan Bittuang, Sulawesi Selatan. Fasilitas dana PISP juga berhasil berkolaborasi dengan pendanaan Bank Dunia melalui hibah Geothermal Energy Upstream Development Project (GEUDP) dan fasilitas Geothermal Resource Risk Mitigation (GREM).

Untuk meningkatkan kualitas pengelolaan Dana PISP, Kemenkeu melakukan perubahan PMK 62/2017 dengan menyempurnakan beberapa aspek ketentuan agar dapat dimanfaatkan secara efektif serta memenuhi prinsip akuntabel, transparan, terencana, dan berkesinambungan. Perubahan PMK ini telah ditetapkan melalui PMK nomor 80/PMK.08/2022 tentang Dukungan Pengembangan Panas Bumi Melalui Penggunaan Dana Pembiayaan Infrastruktur Sektor Panas Bumi Pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur (PMK 80/2022).

Beberapa aspek yang disempurnakan dalam PMK baru ini diantaranya mencakup perluasan fasilitas eksplorasi untuk pengembang swasta (Private Drilling/Private Window),  perluasan jenis risiko,  penguatan koordinasi dan sinergi antar instansi terkait dan Special Mission Vehicles (SMV) Kemenkeu, serta peningkatan kolaborasi dengan lembaga domestik dan internasional dalam rangka meningkatkan kapasitas finansial dan kualitas pengelolaan Dana PISP.

Penerbitan PMK 80/2022 ini diharapkan memberikan opsi yang lebih fleksibel kepada pemerintah dan badan usaha dalam melaksanakan kegiatan eksplorasi panas bumi, sekaligus mampu mendorong kolaborasi antara stakeholders domestik maupun internasional. Secara lebih luas, penguatan tata kelola fasilitas dana PISP ini tentunya diharapkan dapat meningkatkan kontribusi pencapaian target bauran energi nasional dan mendukung upaya mitigasi perubahan iklim.

Posted by DJPPR5 on Apr 28,2022 15:51:58