Pembangunan Infrastruktur IKN Harus Sejalan dengan Konsolidasi Fiskal Dalam Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi

Balikpapan, 6 Januari 2021 – Hari ini, jajaran pimpinan Kementerian Keuangan dan jajaran pimpinan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melakukan kunjungan inspeksi kerja ke lokasi IKN baru, salah satunya pembangunan proyek jembatan Pulau Balang yang dibiayai melalui Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Dalam kunjungan tersebut, Menteri Keuangan melakukan penandatanganan prasasti penanda aset dari proyek yang mendukung konektivitas trans Kalimantan tersebut.

Pembangunan infrastruktur diharapkan dapat menjadi titik mula pemulihan ekonomi, pasca Covid-19. Perhitungan dan pemenuhan kebutuhan anggaran IKN akan tetap sejalan dengan konsolidasi fiskal pascapandemi Covid-19. Pemerintah akan memastikan agar pendanaan ini tidak mengganggu penanganan Covid-19 dan program pemulihan ekonomi.

“Tahun 2022, Presiden menetapkan bahwa kondisi penanganan covid-19 dan pemulihan ekonomi tetap jadi prioritas. Dalam APBN 2023 nanti adalah pemulihan ekonomi dan konsolidasi APBN. APBN kita harus dijaga secara sangat hati-hati sehingga kita bisa menjaga berbagai kebutuhan negara, seperti penanganan covid, pemulihan ekonomi, melindungi secara sosial dan mengantisipasi gejolak global. Di sisi lain, ada prioritas nasional seperti pembangunan Ibu Kota Negara. Ini faktor yang akan mendominasi rancangan APBN kita di tahun 2022, dengan mengantisipasi Undang-undang IKN, terutama 2023 dan 2024, seperti untuk Pemilu. Jadi seluruhnya diseimbangkan,” ujar Menteri Keuangan pada Seremoni Penandatanganan Prasasti.

Pembangunan Jembatan Pulau Balang II

Jembatan Pulau Balang merupakan salah satu proyek yang dibiayai dari SBSN, yang juga berfungsi sentral sebagai penghubung transportasi darat dari kota Balikpapan ke lokasi Ibu Kota Negara (IKN) baru, yakni Penajam Paser Utara, yang mana pembiayaannya dilakukan secara Multi Year Contract (MYC) tahun 2015-2021, dengan total alokasi yang digunakan sebesar Rp1,43 triliun. Pembangunan jembatan Pulau Balang tersebut, merupakan perwujudan dari komitmen yang kuat dari Pemerintah untuk pembangunan sektor jalan dan jembatan dalam rangka mendukung konektivitas dan dukungan logistik nasional. Kehadiran jembatan Pulau Balang dapat membuat akses pertukaran ekonomi antar provinsi dan antar kabupaten di Kaltim jauh lebih mudah dan jalur perekonomian akan terbuka luas. Komoditi yang diambil dari luar Kaltim, seperti produk pertanian, peternakan, dan perikanan yang sebagian diambil dari provinsi lain akan dapat dijangkau karena akses yang lebih mudah.

Pembiayaan Infrastruktur dan Aspek Strategis Pembiayaan Proyek SBSN

Saat ini, dengan mencermati perkembangan dari SBSN yang sangat cepat baik dari jenis instrumen maupun capaian-capaian yang lain, SBSN sudah bertransformasi dan berkembang menjadi instrumen fiskal yang strategis dan inovatif. Penerbitan SBSN dimanfaatkan sebagai sumber pembiayaan APBN untuk percepatan pembangunan dan sekaligus untuk mendorong pengembangan pasar keuangan syariah dalam negeri sebagai perwujudan dari kehadiran Pemerintah dalam mendukung perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia dan pasar global.

Penerbitan Project Based SBSN/Sukuk Negara untuk membiayai langsung pembangunan proyek-proyek Pemerintah (earmarked) sejak tahun 2013, telah menunjukkan bahwa perkembangan keuangan syariah di tanah air berkaitan erat dengan perkembangan/pembangunan di sektor riil. Total pembiayaan proyek SBSN sampai tahun 2022 mencapai Rp175,38 triliun dengan jumlah proyeknya lebih dari 4.247 proyek yang tersebar di seluruh provinsi. Hal ini merupakan bukti nyata bahwa SBSN saat ini memiliki posisi strategis sebagai instrumen untuk mendukung pencapaian target pembangunan nasional. Alokasi terbesar dari SBSN digunakan untuk proyek pembangunan infrastruktur transportasi, jalan-jembatan, dan sumber daya air yang jumlahnya mencapai Rp144,26 triliun (82,25%), yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan, termasuk jembatan Pulau Balang yang berlokasi di Propinsi Kalimantan Timur ini. “Dalam kunjungan saya ini menunjukan berbagai proyek penting dibiayai SBSN. Hari ini yang diresmikan adalah aset dalam bentuk jembatan yang ada dibelakang kita yang nilainya 1,43 T yang dibangun sejak tahun 2015 s.d 2021 ini. Dengan adanya penanda aset ini diharapkan dapat menjadi showcase bagi masyarakat yang selama ini membeli SBSN berarti ikut membangun Indonesia termasuk ikut membangun jembatan ini”, jelas Menkeu.

Secara umum perkembangan SBSN sebagai salah satu sumber dana APBN sudah cukup menggembirakan. Ditengah situasi pandemi COVID-19, realisasi pembiayaan proyek melalui SBSN tahun 2021 dinilai masih cukup baik yaitu sebesar 85,52%. Selanjutnya, sisa pekerjaan seluruh proyek tersebut akan dilanjutkan penyelesaiannya dengan fasilitas lanjutan/luncuran di tahun 2022, dimana rata-rata realisasi dari lanjutan/luncuran proyek SBSN tersebut selama ini mencapai 93% sampai 96%. Dengan demikian, sekali lagi terbukti bahwa proyek yang dibiayai SBSN dapat berkontribusi secara positif terhadap pembangunan nasional dan mendukung upaya pemerintah untuk melakukan pemulihan perekonomian melalui belanja infrastruktur. Pembangunan infrastruktur melalui SBSN tersebut, diharapkan dapat menjadi jump starter bagi pemulihan ekonomi nasional, khususnya melalui peningkatan konektivitas dan produktivitas perekonomian serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat secara umum.

Dengan melihat kinerja dan fungsi strategis SBSN selama ini, Pemerintah optimis dan berharap bahwa SBSN ini ke depan dapat menjadi salah satu pilar utama instrumen APBN untuk pembangunan nasional, dan sekaligus juga menjadi instrumen utama di pasar keuangan nasional. Sehingga bersamaan dengan upaya percepatan pembangunan infrastruktur, juga akan sekaligus dapat mengembangkan dan mewujudkan cita-cita untuk tumbuh kembangnya perekonomian keuangan syariah di tanah air.

sumber: www.kemenkeu.go.id

Posted by Andi Abdurrochim on Jan 07,2022 14:23:34