Tingkatkan Tata Kelola Penugasan Khusus Ekspor, Kemenkeu Revisi PMK 198/2017

Jakarta, 28/12/2021 –  Pada 14  Desember 2021, Kemenkeu menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.08/2021 tentang Penugasan Khusus kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (PMK 183/2021), sebagai perubahan dari PMK Nomor 198/PMK.08/2017 (PMK 198/2017). Dengan diterbitkannya PMK ini, maka PMK 198/2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Perubahan PMK 198/2017 dilakukan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan tata kelola program Penugasan Khusus Ekspor (PKE) kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Penguatan tata kelola ini khususnya terkait dengan ketentuan baru untuk menyusun rencana strategis (roadmap) pelaksanaan PKE oleh Komite. Penyusunan rencana strategis bertujuan untuk memberikan arah dan strategi pencapaian sasaran PKE secara jangka menengah, sekaligus sebagai acuan dalam penilaian usulan PKE. Dengan melibatkan berbagai unsur Kementerian/Lembaga di dalam anggota Komite PKE, diharapkan mendorong sinergi dan kolaborasi antar program ekspor di berbagai instansi dengan PKE sebagai instrumen peningkatan ekspor nasional yang lebih terencana.

Program PKE yang dilaksanakan sejak tahun 2017 telah menunjukkan keberhasilan melalui beberapa program penugasan khusus, diantaranya penugasan khusus ekspor gerbong kereta api ke Bangladesh dan penugasan khusus pengembangan destinasi pariwisata (KEK Mandalika). Penyempurnaan tata kelola PKE diharapkan dapat terus memaksimalkan peran LPEI serta mendorong market and product creation melalui peningkatkan kemampuan produksi nasional berorientasi ekspor dan berdaya saing tinggi.

File Terlampir
Displaying 1-1 of 1 result.

Siaran Pers Revisi PMK 198/2017

Posted by DJPPR5 on Dec 28,2021 10:32:16