Kemenkeu Pantau PLTU Nagan Raya, Proyek yang Memperoleh Izin PKLN

Jakarta, 12/10/2021 – Kementerian Keuangan, mewakili Tim Penerimaan Kredit Luar Negeri (PKLN), pada tanggal 6 - 8 Oktober 2021 melakukan monitoring atas proyek PLTU Nagan Raya unit 3 & 4 di Nagan Raya, Aceh. PLTU dengan kapasitas 2 x 200 MW ini, dikembangkan oleh PT Meulaboh Power Generation (PT MPG) sebagai Independent Power Producer (IPP), dengan disponsori oleh konsorsium China Datang Overseas, PT Pembangunan Perumahan Energi, dan PT Sumberdaya Sewatama. Monitoring dilaksanakan untuk memantau progres, kendala, dan risiko atas pembangunan proyek yang dibiayai dengan PKLN tersebut. 

Pada tahun 2020, PT MPG telah mengajukan permohonan persetujuan PKLN sebesar USD 400.000.000 atau setara 74,1% dari total nilai investasi untuk membiayai pembangunan pembangkit tersebut. Pemerintah melalui Tim PKLN telah menerbitkan izin sesuai dengan ketentuan dalam Keppres 59 Tahun 1972 tentang Penerimaan Kredit Luar Negeri dan Keppres 39 Tahun 1991 tentang Koordinasi Pengelolaan Pinjaman Komersial Luar Negeri. Proyek PLTU ini telah masuk ke dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN dengan skema Purchase Power Agreement (PPA) guna percepatan infrastruktur ketenagalistrikan.

Dari hasil monitoring diketahui bahwa konstruksi PLTU telah berjalan hingga 30%. Penyesuaian target Commercial Operational Date (COD) proyek tersebut perlu dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan listrik nasional yang turun secara nasional karena pandemi COVID-19. Mundurnya target COD dari 27 Juni 2022 menjadi 31 Desember 2023 di sisi lain tidak akan mengganggu penyediaan listrik di Aceh.

Berbagai upaya mitigasi risiko juga dilakukan PT MPG atas pembiayaan dan pembangunan proyek, salah satunya melalui upaya hedging (lindung nilai) dengan salah satu Bank Nasional untuk transaksi konversi atas mata uang IDR ke USD. Dalam kunjungan ini, PT MPG memberikan beberapa masukan kepada Tim PKLN terkait proses dan mekanisme dalam perizinan PKLN, yang akan dijadikan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan terkait perizinan PKLN ke depannya.

Perizinan PKLN diberikan sebagai upaya Pemerintah bersama Bank Indonesia untuk memantau risiko pinjaman luar negeri yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) dalam rangka pembangunan proyek pemerintah/BUMN. Keterlibatan pihak swasta dibutuhkan untuk mencapai target percepatan pembangunan infrastruktur, termasuk infrastruktur ketenagalistrikan. BUMN atau BUMS yang telah mendapatkan izin PKLN memiliki kewajiban untuk melaporkan pelaksanaan dan penggunaan pinjaman tersebut kepada Tim PKLN.

Posted by Dit. PRKN on Oct 12,2021 19:52:02