Trilateral Meeting Penyusunan Rencana Penarikan Pinjaman dan Hibah

A. Trilateral Meeting dalam Alur Penyusunan APBN

Trilateral meeting penyusunan rencana penarikan pinjaman dan hibah merupakan bagian dari alur penyusunan APBN. Terdapat dua kali pelaksanaan trilateral meeting yaitu untuk menyusun pagu indikatif dan pagu anggaran untuk tahun yang direncanakan. Tujuan trilateral meeting adalah untuk menghasilkan rencana penarikan pinjaman dan hibah yang digunakan dalam menyusun pagu indikatif dan pagu anggaran yang sesuai dengan perkembangan pelaksanaan kegiatan pada tahun yang direncanakan. Letak trilateral meeting penyusunan rencana penarikan pinjaman dan hibah dalam alur penyusunan APBN adalah sebagaimana gambar berikut.


B. Pihak yang Terlibat

1. Kementerian Keuangan
2. Kementerian PPN/Bappenas
3. Kementerian/Lembaga sebagai pengguna pinjaman dan hibah.

Ketiga pihak tersebut memiliki peran sebagai berikut.


C. Pelaksanaan trilateral meeting tidak mengenakan biaya, sanksi, dan denda.

Pelaksanaan trilateral meeting penyusunan rencana penarikan pinjaman dan hibah untuk pagu indikatif dan pagu anggaran tidak mengenakan biaya, sanksi, dan denda. Meskipun tidak mengenakan sanksi dan denda, Kementerian/Lembaga bertanggung jawab atas validitas dan kelengkapan dokumen pendukung penyusunan alokasi. Ketidaksesuaian dan ketidaklengkapan dokumen pendukung tersebut dapat menimbulkan konsekuensi berupa tidak optimalnya proses penelaahan dan timbulnya potensi overbudgeting. Pengalokasian yang tidak sesuai dengan kebutuhan riil dan dengan perencanaan proyek yang baik dapat berdampak buruk pada kinerja penarikan pinjaman dan hibah.


D. Prosedur Layanan

1. Lingkup

Rencana penarikan pinjaman dan hibah beserta rupiah murni pendamping, untuk kegiatan yang dibiayai dari pinjaman (pinjaman luar negeri dan pinjaman dalam negeri) dan hibah, baik yang sifatnya lanjutan (ongoing/pinjaman aktif), pinjaman dalam proses negosiasi, dan rencana pinjaman yang belum aktif dan akan dilaksanakan mulai tahun anggaran 2022 dan jangka menengah 2023-2026. Untuk rencana penarikan hibah, yang dialokasikan adalah hibah terencana yang pencairannya melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

2. Alur trilateral meeting penyusunan pagu indikatif adalah sebagai berikut.

Proses diawali dengan Surat Menkeu untuk meminta kepada Kementerian/Lembaga menyampaikan rencana penarikan pinjaman dan hibah untuk menyusun pagu indikatif. Daftar Kementerian/Lembaga yang menerima surat tersebut disusun berdasarkan daftar Kementerian/Lembaga pengguna pinjaman dan hibah aktif, Kementerian/Lembaga yang memiliki pipeline pinjaman dan hibah yang sudah terdapat dalam dokumen perencanaan.

3. Alur trilateral meeting penyusunan pagu indikatif adalah sebagai berikut.

4. Kebijakan

Dalam menyusun rencana penarikan pinjaman dan hibah, sebagaimana Surat Menteri Keuangan Nomor S-1079/MK.8/2020 tanggal 23 November 2020, Kementerian/Lembaga memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

  1. Untuk Pinjaman dan Hibah dengan status ongoing, usulan rencana penarikan agar memperhitungkan progres dan jadwal pelaksanaan kegiatan, realisasi penyerapan DIPA TA 2020, availability period termasuk rencana perpanjangan availability period.
  2. Untuk Pinjaman dengan status pipeline, usulan rencana penarikan agar memperhatikan progres pemenuhan readiness criteria dan proses penyusunan Daftar Kegiatan di Kementerian PPN/Bappenas dan indikasi jadwal pelaksanaan negosiasi perjanjian pinjaman di Kementerian Keuangan.
  3. Untuk Pinjaman Dalam Negeri (khusus Kementerian Pertahanan/TNI dan Polri), usulan rencana penarikan memperhitungkan hal-hal sebagai berikut.
    • Rencana penarikan kegiatan dalam status ongoing memperhitungkan progres dan jadwal pelaksanaan kegiatan, realisasi penyerapan DIPA TA 2020 dan rencana penarikan DIPA TA 2021, availability period termasuk rencana perpanjangan availability period serta kegiatan-kegiatan yang diusulkan dalam Daftar Kegiatan Prioritas Pinjaman Dalam Negeri tahun 2019 dan tahun anggaran sebelumnya yang belum terkontrak.

    • Rencana penarikan kegiatan dalam status pipeline, memperhitungkan kegiatan-kegiatan yang diusulkan dalam Daftar Kegiatan Prioritas Pinjaman Dalam Negeri tahun 2021, jadwal penyelesaian kontrak serta penyampaian kepada Kementerian Keuangan, dan jadwal penarikan pertama pinjaman dalam negeri.

  4. Perhitungan usulan rupiah murni pendamping memperhatikan alokasi yang dipersyaratkan dalam perjanjian pinjaman maupun dokumen perencanaan dan pelaksanaan proyek.

Dalam rangka menghindari overbudgeting yang berimplikasi kepada penambahan beban mandatory spending dan defisit APBN serta untuk memperbaiki penyerapan anggaran pinjaman/hibah khususnya pinjaman luar negeri dan pinjaman dalam negeri, Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas akan mereviu setiap usulan rencana penarikan pinjaman/hibah dan rupiah murni pendamping yang disampaikan Kementerian/Lembaga termasuk melakukan perubahan alokasi baik perubahan penambahan atau pun pengurangan.

5. Formulir dan Dokumen Pendukung yang Dibutuhkan

Formulir yang harus diisi antara lain sebagai berikut.

  1. Rencana Penarikan Pinjaman dan Hibah TA 2022-2026 dengan format dan petunjuk pengisian sebagaimana Lampiran I. (klik di sini)
  2. Daftar Rencana Pinjaman dan Hibah Luar Negeri TA 2022-2026 dengan format dan petunjuk pengisian sebagaimana Lampiran II. (klik di sini)
  3. Proyeksi Penyelesaian Pekerjaan yang Dibiayai dengan Pinjaman/Hibah dengan format sebagaimana Lampiran III. (klik di sini)

Untuk mendukung perhitungan alokasi anggaran yang lebih presisi, apabila diperlukan, Kementerian/Lembaga perlu melampirkan dokumen pendukung yang tersedia dan dengan nomenklatur sesuai dengan masing-masing lender, yaitu:

  1. Feasibility Study;
  2. Pre Appraisal dan Appraisal Document;
  3. Procurement Plan;
  4. Business Plan dan Risk Mitigation Plan; dan/atau
  5. Ringkasan Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa (khusus untuk pinjaman aktif). 

E. Standar Waktu/Jangka Waktu Layanan/Timeline Trilateral Meeting Tahun Anggaran 2022

Timeline trilateral meeting penyusunan pagu indikatif dan pagu anggaran mengikuti perkembangan rangkaian penyusunan APBN 2022 secara keseluruhan.

No. Kegiatan Timeline
1. Penyampaian Surat Menteri Keuangan untuk meminta data rencana penarikan pinjaman dan hibah 23 November 2020
2. Batas waktu penyampaian usulan penarikan pinjaman dan hibah beserta dokumen pendukung 8 Januari 2021
3. Pelaksanaan Trilateral Meeting Pagu Indikatif 2022 1 – 15 Februari 2021
Dengan jadwal per Kementerian/Lembaga mengacu pada Undangan dari DJPPR
4. Pelaksanaan Trilateral Meeting Pagu Anggaran 2022 Minggu III s.d. IV Juni 2021
Dengan tanggal pasti dan jadwal per Kementerian/Lembaga mengacu pada Undangan dari DJPPR

F. Hasil Layanan

Hasil berupa rencana penarikan pinjaman dan hibah yang menjadi bahan untuk menyusun SEB Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Pagu Indikatif dan Surat Menteri Keuangan Penetapan Pagu Anggaran.


G. Narahubung dan Saluran Menyampaikan Keluhan/Pengaduan

Dalam hal terdapat pertanyaan terkait dengan pelaksanaan trilateral meeting penarikan pinjaman dan hibah, dapat disampaikan melalui email ke alamat pengelolaanpinjaman@gmail.com

Pertanyaan, keluhan, dan pengaduan dapat disampaikan melalui:

Halo DJPPR di nomor 021-3505052 dan 021-3865330
Whistleblowing System Kementerian Keuangan di https://www.wise.kemenkeu.go.id/

Posted by Audra Rizki Himawan on Jun 08,2021 06:58:37