Pentingnya Komunikasi Utang kepada Publik

Oleh: Eri Hariyanto

Widyaiswara Madya Pusdiklat Keuangan Umum, BPPK*)

 

I.Pendahuluan

Selama kuartal pertama tahun 2018, headline media massa cukup banyak yang membahas utang Pemerintah terutama terkait jumlah utang Pemerintah yang telah menembus angka Rp4.000,- triliun. Tone pemberitaan media massa terkait utang Pemerintah cukup beragam. Beberapa media memberitakan dengan tone positif yang memaparkan bahwa kondisi utang Pemerintah masih dalam batas aman. Selain itu, tidak sedikit media yang memberikan pemberitaan dengan tone negative dengan menyebutkan bahwa utang Pemerintah sudah dalam level waspada dan akan membebani anak cucu. Sedangkan mayoritas memberikan pemberitaan dengan tone netral, yaitu sekedar memberikan informasi perkembangan utang pemerintah terkini.

Pemberitaan utang di ruang publik selalu menjadi hal menarik dan menimbulkan perdebatan penuh kontradiksi (paradoks). Masyarakat Indonesia dengan adat ketimuran dan faktor pemahaman agamanya menganggap bahwa utang adalah sesuatu yang tabu. Dalam budaya masyarakat, berutang hanya dilakukan ketika dalam kondisi terpaksa dan kebiasaan berutang dianggap sebagai sesuatu yang buruk. Hal ini tentu berbeda 180 dearajat bila dibandingkan dengan teori ekonomi publik yang menganggap utang sebagi sesuatu yang wajar dilakukan oleh Pemerintah, dengan catatan bahwa utang tersebut digunakan untuk kegiatan yang produktif dan memberikan dampak baik terhadap perekonomian. Para ekonom berargumen bahwa utang dapat dilakukan meskipun Pemerintah sedang tidak dalam keadaan terdesak. Tujuan Pemerintah berutang bukan semata disebabkan pendapatan negara yang tidak mencukupi, tetapi mempunyai berbagai tujuan lain misalnya memberikan saluran investasi sektor keuangan atau mendorong pertumbuhan ekonomi agar mendekati angka pertumbuhan ekonomi potensial yang dapat diraih dengan meningkatkan sisi belanja yang dibiayai dari utang.

Krisis keuangan di masa lalu, yang antara lain disebabkan oleh jumlah utang luar negeri yang sangat tinggi, juga menjadi trauma bagi bangsa ini. Ada kekhawatiran bahwa eskalasi utang dalam dua tahun terakhir dapat menyeret Indonesia dalam krisis keuangan. Trauma disertai kurangnya pemahaman ini telah menegasikan segala upaya yang dilakukan Pemerintah dalam membangun stabilitas sistem keuangan di Indonesia, termasuk kehati-hatian pengelolaan utang Pemerintah dan risikonya. Hal ini mengakibatkan utang Pemerintah selalu memiliki kesan yang kurang baik di masyarakat.

Sebenarnya, menurut data dari Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) selaku pengelola utang Pemerintah, semua indikator utang Pemerintah masih dalam kondisi yang baik. Jumlah utang saat ini memang terus mengalami penambahan seiring dengan kebijakan anggaran ekspansif yang diterapkan oleh pemerintah dan berkonsekuensi terciptanya deficit APBN. Saat ini, kebijakan deficit APBN masih dikisaran 2,1% dibawah ambang batas tertinggi yang ditetapkan yaitu 3% pertahun.  Sedangkan jumlah utang per PDB masih dikisaran 29,7% dibawah batas maksimal yaitu 60%. Pemerintah juga telah menerapkan kebijakan pengelolaan utang dengan sangat hati-hati (prudent), termasuk pengelolaan risiko yang mungkin timbul dari pengelolaan utang.

II.Komunikasi Utang

Perbedaan persepsi antara masyarakat dan Pemerintah terhadap kebijakan publik yang dikeluarkan oleh Pemerintah adalah sesuatu yang wajar. Adanya perbedaan persepsi dalam kebijakan utang yang ditempuh ole Pemerintah, sebenarnya juga merupakan hal yang wajar. Perbedaan persepsi yang sering timbul biasanya disebabkan oleh belum adanya kesamaan pemahaman terhadap suatu kebijakan. Kondisi yang patut diwaspadai apabila perbedaan persepsi tersebut kemudian menimbulkan keresahan dan kepanikan di masyarakat, kemudian berdampak pada menurunnya kepercayaan kepada pemerintah. Kondisi inilah yang perlu diantisipasi dengan berbagai langkah sistematis.

Kementerian Keuangan selaku otoritas fiskal pelaksana berbagai kebijakan strategis di bidang pengelolaan kuangaan negara telah melakukan penyebarluasan informasi terkait kebijakan fiskal kepada masyarakat. Sesungguhnya penyebarluasan informasi kebijakan yang dikelola oleh Kementerian Keuangan bukan hanya menjadi tanggung jawab pihak tertentu saja, namun juga seluruh aparat yang berada di dalamnya turut berperan dalam mengkomunikasikan kebijakan tersebut kepada masyarakat. Hal ini termasuk informasi terkait kebijakan pengelolaan utang Pemerintah. Aparat Kementerian Keungan setidaknya dapat memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat terkait kebijakan tersebut.

Dalam menjalankan komunikasi publik terkait dengan kebijakan pengelolaan fiskal, Kementerian Keuangan saat ini telah memiliki  unit tersendiri yang didedikasikan untuk menyebarluaskan informasi kepada masyarakat, sekaligus menangkap respon dari masyarakat terkait dengan berbagai kebijakan yang diimplementasikan oleh Pemerintah. Unit tersebut adalah Biro Komunikasi dan Layanan Informasi yang berada dalam Struktur Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. Komunikasi kepada publik selain dilaksanakan oleh unit ini, masing-masing Unit Eselon I di Kementerian Keuangan pada praktiknya juga melakukan penyebarluasan informasi kepada publik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Penyebarluasan informasi tentang pengelolaan utang kepada publik sebenarnya telah banyak dilakukan baik oleh Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) Setjen Kemneterian Keuangan, maupun oleh unit pengelola utang yang Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR). Biro KLI dan DJPPR telah menggunakan berbagai sarana informasi dalam memberikan informasi mengenai perkembangan pengelolaan utang Pemerintah. Berbagai sarana seperti media massa cetak dan elektronik termasuk media social, komunikasi public melalui seminar telah dijalankan untuk penyebarluasan informasi.

Hal ini tentu menjadi menarik ketika di satu sisi Pemerintah telah menyebarluaskan informasi pengelolaan utang kepada masyarakat, namun persepsi masyrakat terhadap utang pemerintah ini masih belum sama. Nampaknya, perlu ada pihak yang mengkaji lebih dalam kondisi ini sehingga Pemerintah dapat mengambil langkah yang tepat untuk mengkomunikasikan kebijakan utangnya kepada masyarakat. Komunikasi yang tepat tentu merupakan komunikasi yang efektif dan efisien, artinya Pemerintah tidak perlu  menghamburkan energi untuk mengkomunikasi kebijakannya karena sudah ditemukan strategi yang tepat sehingga diperoleh kesamaan pemahaman dengan masyarakat dan pada akhirnya masyarakat memberikan dukungan terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah.

*)Tulisan ini adalah pendapat pribadi penulis dan bukan merupakan kebijakan dimana penulis bekerja.

File Terlampir
Displaying 1-1 of 1 result.

Pentingnya Komunikasi Utang kepada Publik

Posted by Ishaq Hasibuan on Apr 20,2018 15:45:57