Syarat-Syarat Perizinan Dealer Utama SBSN

Dasar Hukum

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.08/2019 Tentang Dealer Utama Surat Berharga Syariah Negara

 

Yang dapat ditujuk menjadi Dealer Utama SBSN adalah:

  1. Bank; dan
  2. Perusahaan Efek.

Penunjukan Dealer Utama SBSN didasarkan pada kriteria dan persyaratan sebagai berikut:

  1. Untuk Bank:
    1. Memiliki izin usaha yang masih berlaku;
    2. Memenuhi persyaratan Kewajiban penyediaan Modal Minimum (KPMM) berdasarkan ketentuan otoritas terkait;
    3. Memenuhi modal inti paling sedikit sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah);
    4. Melaksanakan perdagangan jual atau beli SBSN dalam mata uang rupiah yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur Jenderal mengenai Persyaratan dan Kewajiban Dealer Utama SBSN; dan
    5. Menjadi peserta sistem transaksi Bank Indonesia yang terkait surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah.
  2. Untuk Perusahaan Efek:
    1. Memiliki izin usaha yang masih berlaku dari otoritas terkait sebagai Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek;
    2. Memenuhi Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) paling sedikit rata-rata harian selama 1 (satu) bulan terakhir sebesar Rp200.000.0000.000,00 (dua ratus miliar rupiah);
    3. Melaksanakan perdagangan jual atau beli SBSN dalam mata uang rupiah yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur Jenderal mengenai Persyaratan dan Kewajiban Dealer Utama SBSN; dan
    4. Menjadi peserta sistem transaksi Bank Indonesia yang terkait surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah.

 

Untuk dapat ditujuk sebagai Dealer Utama SBSN, calon Dealer Utama SBSN harus:

  1. Menyampaikan surat permohonan menjadi Dealer Utama SBSN kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal dengan melampirkan surat pernyataan kesediaan untuk mematuhi kriteria dan persyaratan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud di atas.
  2. Surat persyaratan kesediaan sebagaimana dimaksud pada huruf a mengacu pada format yang tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.08/2019 Tentang Dealer Utama Surat Berharga Syariah Negara

 

Penunjukan Dealer Utama

Penunjukan Dealer Utama dilakukan dengan surat Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal untuk dan atas nama Menteri Keuangan.

Posted by Admin DJPPR on Apr 10,2017 10:24:23