Memahami Project Based Sukuk (PBS)

Oleh: Eri Hariyanto, Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan*)

 

 

Pendahuluan

            Dalam trilogi Musgrave disebutkan bahwa Pemerintah melalui kebijakan fiskal memiliki tiga tugas utama yaitu mengalokasikan barang dan jasa untuk kebutuhan publik (alocation), melakukan distribusi pendapatan dan kemakmuran (distribution), serta menciptakan stabilitas perekonomian bangsa (stabilization). Ketiga tugas utama tersebut diejawantahkan dalam anggaran negara atau dengan kata lain anggaran negara disusun untuk melaksanakan ketiga tugas tersebut. Seluruh instrumen yang ada dalam anggaran negara (APBN) baik berupa pendapatan, belanja maupun pembiayaan adalah dalam rangka mewujudkan ketiga tugas tersebut. Pendapatan negara dapat menjadi sarana untuk melaksanakan distribusi pendapatan, misalnya dengan cara memungut pajak dari pihak yang memiliki sumber daya melalui mekanisme pajak kemudian didistribusikan kepada pihak yang tidak memiliki sumber daya melalui mekanisme subsidi. Belanja negara dapat menjadi sarana untuk menyediakan barang dan jasa yang diperlukan bagi masyarakat luas seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan keamanan negara. Melalui belanja negara juga dapat diciptakan berbagai lapangan pekerjaan, sehingga menyerap banyak Sedangkan pembiayaan negara dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi sehingga potensi pendapatan negara bertambah yang dipicu oleh belanja pemerintah yang meningkat.

            Menyimak APBN tahun 2017, dapat diperoleh informasi bahwa Pemerintah terus melakukan peningkatan belanja yang bersifat produktif seperti pembangunan infrastruktur dan konektivitas antarwilayah, pembangunan sarana dan prasarana ketenagalistrikan, perumahan, sanitasi dan air bersih.  Hal ini terlihat dari porsi pembiayaan infrastruktur yang terus mengalami peningkatan baik dari sisi jumlah maupun persentasenya terhadap total belanja negara dari tahun ke tahun, sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 1. Alokasi APBN untuk Infrastruktur (triliun Rupiah)

Tahun

Alokasi dalam APBN

Belanja APBN

Prosentase terhadap APBN

2013

184,4

1.683,0

11,0

2014

206,6

1.876,9

11,0

2015

290,3

2.019,8

14,4

2016

317,0

2.083,0

15,2

2017

346,6

2.070,5

16,7

 Sumber: Kementerian Keuangan

            Pengarusutamaan pembangunan infrastruktur tidak terlepas dari upaya Pemerintah untuk mendistribusikan kemakmuran kepada seluruh lapisan masyarakat. Ketersediaan infrastruktur yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat akan memberikan kemudahan untuk melaksanakan aktivitas ekonomi. Adanya peningkatan aktivitas ekonomi diharapkan berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan dan pengurangan ketimpangan ekonomi masyarakat.

            Hubungan positif antara pertumbuhan ekonomi dan ketersediaan infrastruktur banyak diungkap oleh para ahli ekonomi pembangunan. Simon Kuznets menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara dipengaruhi oleh akumulasi modal (investasi pada tanah, peralatan, prasarana dan sarana dan sumber daya manusia), sumber daya alam, sumber daya munusia (human resources) baik jumlah maupun tingkat kualitas penduduknya, kemajuan teknologi, akses terhadap informasi, keinginan untuk melakukan inovasi dan mengembangkan diri serta budaya kerja (Todaro, 2000).

Pembiayaan Infrastruktur

            Para ekonom memperkirakan kebutuhan dana untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga pada kisaran 7% mencapai Rp2.900,- triliun sampai dengan akhir tahun 2019. Pemerintah melalui APBN tentu tidak dapat menyediakan dana tersebut seorang diri. Saat ini Pemerintah telah menggalakkan keterlibatan swasta untuk turut serta membangun infrastruktur dengan pola kerja sama pemerintah dan swasta (public private partnership). Proyek-proyek infrastruktur yang mempunyai nilai ekonomi tinggi dan berpotensi mendatangkan penerimaan (income streaming) seperti jalan tol diharapkan dapat dikerjakan oleh sektor swasta. Adapun proyek-proyek yang bersifat pelayanan publik (public services) seperti jalan negara, jembatan, sekolah dll disediakan oleh Pemerintah.

            Pemerintah selama ini juga telah melaksanakan berbagai upaya untuk memenuhi gap financing. Beberapa langkah yang telah dilakukan misalnya dengan meningkatkan kerja sama dengan swasta (Public Private Partnership/PPP), penugasan kepada BUMN untuk mengerjakan proyek-proyek strategis seperti pembangunan waduk untuk PLTA dan pertanian, pembangunan jalan tol trans Sumatera, serta pelabuhan pelayaran. Selain itu pemerintah juga berencana membuat bank tanah dan bank infrastruktur untuk mendukung pembangunan infrastruktur.

          Selain langkah-langkah tersebut, saat ini pemerintah telah membuat suatu terobosan untuk mencari sumber-sumber pembiayaan baru. Salah satu terobosan tersebut adalah dengan menerbitkan Sukuk Negara khusus untuk pembiayaan infrastruktur (project based sukuk). Sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara atau Sukuk Negara, maka Sukuk Negara dapat diterbitkan untuk pembiayaan defisit APBN secara umum dan pembiayaan infrastruktur milik pemerintah. Melalui penerbitan Sukuk Negara untuk pembiayaan infrastruktur ini juga merupakan langkah bagi Pemerintah untuk menghimpun partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pembangunan.

Sukuk Negara Berbasis Pembiayaan Proyek

           Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang nomor 19 tahun 2018 tentang Surat Berharga Syariah Negara, tujuan penerbitan SBSN atau Sukuk Negara adalah untuk pembiayaan defisit APBN dan pembiayaan proyek infrastruktur milik pemerintah. Peran Sukuk negara dalam membiayai pembangunan infrastruktur juga terus mengalami peningkatan. Sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2011 tentang Pembiayaan Proyek melalui Penerbitan SBSN, pemerintah telah mengembangkan pembiayaan infrastruktur melalui penerbitan Sukuk Negara. Implementasi hal tersebut adalah dengan menerbitkan Sukuk Negara berbasis pembiayaan proyek atau Sukuk Negara dengan seri PBS (Project Based Sukuk) pada tahun 2012. Selain seri PBS, Sukuk Negara Ritel yang diterbitkan sejak tahun 2012 juga digunakan untuk pembiayaan proyek infrastruktur.

            Sukuk Negara dengan seri PBS menggunakan akad Ijarah Asset to be Leased, dalam akad ini dibuat suatu struktur yang memungkinkan pemerintah menyewa aset (proyek infrastruktur) yang akan diwujudkan di masa depan (sesuai masa konstruksi), namun pemerintah dapat membayar sewa proyek tersebut sejak dimulainya masa konstruksi. Investor sukuk (sukuk holders) akan menerima imbalan dari nilai sewa yang telah disepakati. Karena menggunakan akad ijarah (yang berarti sewa) maka imbalan yang diterima oleh investor bersifat tetap (fixed return). Imbalan sewa disebut juga dengan ujrah. Namun, dikarenakan proyek yang dibangun tidak menghasilkan arus penerimaan dan bersifat layanan kepada masyarakat, maka imbalan yang diberikan kepada investor Sukuk Negara bukan berasal dari kinerja infrastruktur tersebut. Pemerintah dapat membayar ujrah dari sumber penerimaan lainnya, misalnya pajak atau PNBP. 

Sukuk seri PBS terdiri dari dua jenis yaitu:

(1) project underlying Sukuk, yang menggunakan proyek infrastruktur yang telah tercantum di dalam dokumen APBN sebagai dasar transaksinya. Sehingga, hasil penerbitan Sukuk Negara (proceeds) digunakan untuk mengganti dana yang telah dikeluarkan (revolving). Untuk jenis proyek yang dibiayai dengan mekanisme ini, biasanya proyek terlebih dahulu dibiayai dengan penerimaan negara yang bersumber dari pajak, dll. atau disebut rupiah murni. Setelah Sukuk diterbitkan, dana hasil penerbitannnya digunakan untuk mengganti dana tersebut.

(2) project financing sukuk (PFS), proyek infrastruktur yang akan dibiayai melalui penerbitan Sukuk Negara diusulkan oleh Kementerian/Lembaga melalui proses pengusulan proyek sesuai mekanisme APBN, yaitu melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan diusulkan ke Kementerian Keuangan untuk selanjutnya diusulkan dalam UU APBN tahun bersangkutan. Proyek infrastruktur baru dapat dibiayai melalui penerbitan Sukuk Negara setelah proyek tersebut tercantum dalam dokumen APBN, sehingga sumber pembiayaan proyek tersebut semata-mata hanya bersumber dari Sukuk Negara (earmarked).

Seiring dengan peningkatan pemahaman para pemangku kebijakan termasuk Kementerian dan Lembaga Pemerintah, penerbitan PFS dari waktu ke waktu menunjukkan perkembangan, sebagai mana tercantum pada tabel di bawah ini:

Tabel 2

Pagu dan jenis proyek yang dibiayai dengan PFS

Tahun

Pagu (triliun)

Jenis proyek

2013

Rp 0,7

 Pembangunan jalur ganda rel KA

2014

Rp 1,371

 Pembangunan jalur ganda rel KA, pembangunan asrama haji

2015

Rp 7,135

 Pembangunan jalur elevated track KA, pembangunan kampus UIN,  pembangunan/reha KUA dan balai nikah

2016

Rp 13,677

 Pembangunan jalur ganda dan jalur layang rel KA, pembangunan  jalan dan flyover lintas Sumatera, pembangunan kampus UIN,  asrama haji dan KUA.

2017

Rp 16,76

 Penyelenggaraan jasa perkeretaapian, pembangunan jalan dan  sumber daya air, pembangunan kampus UIN, asrama haji dan KUA.

Sumber: Direktorat Pembiayaan Syariah, 2016

Seiring dengan kebijakan Pemerintah untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur di seluruh tanah air, peran SBSN PBS di masa depan akan terus meningkat. SBSN PBS sebenarnya sangat potensial untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur yang berskala besar. Kemampuan SBSN PBS dalam membiayai proyek berskala besar dapat dilihat dari hasil penerbitan SBSN dengan seri PBS per tahunnya.

 

*) Tulisan adalah pendapat pribadi dan tidak mencerminkan kebijakan dimana penulis bekerja.

File Terlampir
Displaying 1-1 of 1 result.

Memahami Project Based Sukuk (PBS)

Posted by Ishaq Hasibuan on Mar 07,2017 16:51:10