Peran Strategis Sukuk Negara

Oleh: Eri Hariyanto, Direktorat Pembiayaan Syariah, DJPPR, Kementerian Keuangan*)

 

Tidak terasa penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negara telah memasuki tahun ke delapan atau satu windu. Implementasi kebijakan penerbitan Sukuk Negara sebagai intrumen pembiayaan defisit APBN terjadi untuk pertama kalinya pada tanggal 26 Agustus 2008 dengan diterbitkannya Sukuk Negara seri Ijarah Fixed Rate (IFR) 001 senilai Rp2,71 triliun dan seri IFR 002 senilai Rp1,98 triliun. Penerbitan Sukuk Negara dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, sesuai dengan perkembangan dan strategi yang diterapkan dalam APBN. Seiring dengan tugas dalam memenuhi pembiayaan defisit APBN yang terus meningkat, Pemerintah terus melakukan pengembangan instrumen SBSN.

Penerbitan SBSN saat ini telah menjadi instrumen pembiayaan utama, selain instrumen pembiayaan yang telah ada sebelumnya yaitu Surat Utang Negara dan pinjaman langsung. Meskipun merupakan instrumen baru, keberadaan SBSN tidak tumpang tindih dengan instrumen pembiayaan lainnya. Justru SBSN semakin memperkuat kemampuan Pemerintah dalam membiayai defisit anggarannya.  Pemerintah mempunyai banyak pilihan dalam menentukan kombinasi instrumen pembiayaannya sehingga Pemerintah dapat mengupayakan biaya utang seminimal mungkin. Dengan memperhatikan paparan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa SBSN telah diimplementasikan sesuai dengan tujuan yang ada sebagaimana disebutkan di dalam UU SBSN.

Pada praktiknya, setelah satu windu penerbitan Sukuk Negara, dampak dari penerbitan Sukuk Negara tidak hanya pada pemenuhan target pembiayaan defisit APBN saja. Namun penerbitan Sukuk Negara juga mempunyai fungsi strategis lainnya atau dampak positif dari penerbitan Sukuk Negara. Dalam rentang waktu delapan tahun implementasi penerbitan SBSN, terdapat beberapa dampak strategis diantaranya adalah:

1.  Mendorong pertumbuhan industri keuangan syariah nasional

Beberapa peneliti telah mengemukakan relevansi penerbitan SBSN dengan perkembangan industri keuangan syariah. Azwar (2014) mengemukakan bahwa kepemilikan sukuk negara domestik pada perbankan syariah sebagai bagian penyediaan aset yang aman bagi perbankan syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap rasio nilai total pembiayaan perbankan syariah terhadap GDP yang mengukur perkembangan perbankan syariah. Tersedianya SBSN saat ini menjadi alternatif investasi bagi industri keuangan syariah yang mengalami ekses likuiditas maupun ingin mengambangkan asetnya melalui SBSN. Selain itu, untuk keperluan mengatur likuiditas industri keuangan syariah dapat memperjualbelikan SBSN sesuai dengan kebutuhan mereka. Saat ini telah tersedia berbagai tenor SBSN, baik jangka pendek (tenor 6 bulan) sampai dengan tenor panjang (diatas 10 tahun). Tersedianya diversifikasi tenor tersebut memberikan kemudahan bagi industri dalam mengatur portofolio investasinya.

2.  Meningkatkan porsi pembiayaan infrastruktur APBN

Penerbitan seri-seri Sukuk Negara yang menggunakan underlying asset berupa proyek infrastruktur telah menyebabkan bertambah luasnya ruang fiskal APBN. Pendanaan pembangunan infrastruktur yang seharusnya berada pada pos Belanja Negara ditarik sebagian ke pos Pembiayaan. Hal ini menambah ruang di pos Belanja Negara untuk dimanfaatkan dalam pembiayaan infrastruktur lainnya. Dengan begitu, dalam satu tahun anggaran akan semakin banyak proyek Pemerintah yang dapat dibiayai baik dari pos Belanja maupun Pembiayaan. Dimasa yang akan datang Pemerintah berencana agar penerbitan SBSN lebih difokuskan untuk pembangunan infrastruktur. Seiring dengan kemajuan ekonomi masyarakat, maka kemampuan masyarakat dalam menyerap penerbitan SBSN juga akan semakin meningkat. Pemanfaatan penerbitan SBSN untuk pembangunan infrastruktur juga mempunyai arti memberikan kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk ikut membantu pembangunan bangsa.

3.  Mendorong tertib pengelolaan BMN

Perlunya penyediaan underlying asset dalam penerbitan SBSN dalam bentuk BMN telah mendorong tertib administrasi pengelolaan BMN. Underlying asset berupa BMN yang akan digunakan dalam penerbitan SBSN disyaratkan dalam kondisi bersih dari sengketa kepemilikan (clean) dan memiliki dokumen pendukung yang lengkap (clear) seperti bukti kepemilikan, dll. Persyaratan ini telah mendorong Kementerian /Lembaga untuk menyediakan kelengkapan administrasi tersebut, sehingga BMN berstatus clean and clear. Penggunaan BMN untuk underlying asset saat telah menggerakkan instansi Pemerintah untuk melakukan tertib administrasi dan pengelolaan aset-aset yang dimilikinya. Secara makro, hal ini akan memperkuat posisi akuntabilitas aset-aset yang dimiliki oleh negara. Pemanfaatan BMN ini juga mendorong Kementerian Keuangan untuk melakukan penilaian kembali terhadap aset negara, sehingga benar-benar diketahui harga riil dari aset negara tersebut. Adanya revaluasi aset tersebut terbukti meningkatkan nilai aset yang dimiliki oleh Pemerintah.

4.  Mendorong tertib pengelolaan proyek infrastruktur Pemerintah

Demikian halnya dalam pengelolaan proyek infrastruktur oleh Kementerian/Lembaga, dengan dijadikan sebagai underlying asset pengelolaan proyek didorong menjadi lebih tertib terutama dalam hal progress pelaksanaan proyek dan penarikan dana sesuai yang direncanakan. Penyelesaian proyek sesuai dengan waktunya merupakan persyaratan syariah sebagaimana diatur dalam struktur akad yang digunakan. Penyelesaian proyek yang tidak tepat waktu menimbulkan ketidaksesuaian dengan kontrak yang telah diatur, sehingga harus dicegah agar tidak menimbulkan konsekuensi hukum yang lebih kompleks.

5.  Menambah alternatif instrumen investasi bagi masyarakat

Seiring dengan perkembangan ekonomi, industri keuangan maupun non keuangan serta individu masyarkat Indonesia, tentu memerlukan instrumen investasi untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki. Dengan adanya penerbitan SBSN akan memberikan tambahan instrumen investasi bagi pihak-pihak yang memiliki surplus dana. SBSN menjadi sangat menarik karena dijamin pembayaran imbalan mauun pokok investasinya oleh Pemerintah, sehingga dapat dikatakan sebagai instrumen investasi bebas risiko (zero risk). Selain bebas risiko, berinvestasi pada SBSN saat ini dianggap lebih menguntungkan bila dibandingkan dengan instrumen investasi yang memiliki fitur yang hampir sama, misalnya deposito. Hal ini dikarenakan, SBSN biasanya memberikan imbal hasil yang lebih menguntungkan bila dibandingkan dengan instrumen deposito yang diterbitkan oleh BUMN. Dengan diterbitkannya SBSN untuk investor ritel atau perorangan, secara tidk langsung juga telah mendukung pengembangan keuangan inklusif. Adanya SBSN untuk investor perorangan, misalnya Sukuk Negara Ritel dan Sukuk Negara Tabungan, telah memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk ikut berinvestasi dan mengambangkan aset yang mereka miliki.

6.  Membantu BI dalam melakukan Open Market Operation (OMO)

Dalam rangka menjaga tingkat inflasi (inflation targeting) otoritas moneter (BI) melakukan beberapa kebijakan diantaranya adalah mengendalikan jumlah uang beredar di masyarakat.  Biasanya BI melakukan operasi pasar terbuka (open market operation/OMO) dengan cara mengurangi atau menambah jumlah uang beredar. Untuk melakukan OMO tersebut BI memerlukan beberapa instrumen yang dapat digunakan untuk memengaruhi jumlah uang yang beredar. Saat ini, dengan tersedianya SBSN dalam tenor pendek (6 bulan) BI dapat memanfaatkan instrumen tersebut untuk melakukan OMO. BI dapat memperoleh SBSN jangka pendek dengan membeli di pasar perdana pada saat pemerintah mengadakan lelang SBSN bertenor pendek atau disebut sebagai Surat Perbendaharaan Negara-Syariah (SPN-S). Ketika OMO dilaksanakan BI dapat menggunakan SPN-S untuk memengaruhi jumlah uang beredar dengan memperjualbelikannya kepada industri keuangan terutama perbankan. Ketika BI ingin mengurangi jumlah uang beredar, maka BI dapat menjual SPN-S ke perbankan sehingga uang yang beredar masuk ke BI. Demikian sebaliknya ketika BI ingin menambah jumlah uang beredar BI dapat membeli kembali SPN-S yang ada di industri keuangan, sehingga uang akan mengalir ke masyarakat. Penggunaan SPN-S ini digunakan terutama ketika BI akan mengadakan OMO dengan partner industri keuangan syariah. Hal ini dikarenakan industri keuangan syariah hanya dapat menerima instrumen keuangan syariah saja sebagai portofolio aset mereka.

 

*)Tulisan adalah pendapat pribadi dan tidak mencerminkan kebijakan dimana penulis bekerja.

File Terlampir
Displaying 1-1 of 1 result.

Peran Strategis Sukuk Negara

Posted by Ishaq Hasibuan on Jan 11,2017 08:28:28