Peranan Kementerian Keuangan dalam Penyediaan Infrastruktur

Oleh : Akhmad Mahrus, Pegawai Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan

Toni Ruttiman, Seorang Warga Negara Swiss, selama 3 tahun terakhir telah memberikan sumbangsihnya untuk membangun negeri Indonesia. Kalimat tersebut tidaklah berlebihan jikalau kita telah membaca dan mengamati berita atas kiprahnya di pelosok daerah di Indonesia di berbagai media cetak maupun elektronik. Toni Ruttiman, secara nyata telah membangun jembatan gantung sebagai infrastruktur dasar di berbagai pelosok negeri ini, atas usaha sendiri tanpa bantuan dari Pemerintah Indonesia. Keluar masuk kampung di Indonesia menjadi menu sehari-hari Toni Ruttiman dalam upayanya memperbaiki kualitas hidup penduduk wilayah terpencil Indonesia. Tidak hanya dia, ada juga Tri Mumpuni Wiyatno, seorang warga Semarang, Jawa Tengah, pemberdaya listrik di lebih dari 60 lokasi terpencil di Indonesia yang mendapat penghargaan Ashden Awards 2012. Ia dikenal sebagai tokoh yang mengembangkan kemandirian masyarakat di kawasan terpencil melalui Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) yang telah diakui baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Ketahui pula kiprah Bpk H Selamat Sahak yang telah menjadikan wilayah Ijobalit, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, yang dulunya gersang dan tandus kini menjadi lahan yang subur dengan sarana irigasi yang cukup, tentunya dengan jerih payah usaha sendiri. Selain daripada itu, Saya yakin masih terdapat ratusan maupun ribuan orang lain yang peduli untuk memberikan kontribusinya dalam pembangunan wilayahnya baik infrastruktur, pendidikan, kesehatan, maupun ekonomi. Berbagai kisah tokoh inspiratif tersebut tentulah sangat menginspirasi kita sebagai Warga Negara Indonesia untuk memberikan kontribusi yang nyata bagi pembangunan di wilayah masing-masing. Kita akui bahwa pembangunan tidak semata-mata hanya domain dari pemerintah. Kita sebagai warga negara yang baik tentunya juga mempunyai tanggung jawab atas kondisi di lingkungan kita masing-masing. Mungkin tidak sedikit dari kita yang masih menemui di daerah masing-masing berupa gedung sekolah SD yang hampir roboh, orang desa yang kesulitan untuk menyeberangi sungai untuk pergi ke desa lainnya mengingat tidak adanya jembatan, infrastruktur sanitasi yang buruk, sarana irigasi persawahan yang tidak memadai dsb. Hal itulah yang mendorong kita untuk tidak berlama-lama menunggu bantuan atau program pemerintah untuk mengatasinya. Memang, apa yang kita cita-citakan tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Kita butuh dukungan kerja sama dari warga dan aparatur pemerintah setempat, komitmen yang kuat, maupun dana yang cukup. Terkait dana ini, menjadi satu dari sekian faktor yang pelik untuk diatasi. Tidak semua orang rela untuk memberikan sebagian uangnya mewujudkan program ini, dan memang seharusnya bukan kewajiban warga untuk menyisihkan sebagian dananya untuk pembangunan wilayahnya. Apalagi mereka telah dibebani membayar pajak yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan tersebut. 

Menjadi pertanyaan kita adalah kemana saja uang penerimaan negara yang di alokasikan untuk pembangunan setiap tahunnya itu? Untuk apa saja dana APBN yang begitu besar yang seharusnya dibuat untuk membangun irigasi yang bagus, jalan yang mulus, jembatan yang kuat, gedung sekolah yang representatif tanpa harus berpuluh-puluh tahun menunggu untuk meminta atau bergerak sendiri? kapan kita dapat merasakan secara adil kue pembangunan ini?

 

*) Artikel selengkapnya dapat diunduh pada file lampiran.

File Terlampir
Displaying 1-1 of 1 result.

Peranan Kementerian Keuangan dalam Penyediaan Infrastruktur

Posted by Andi Abdurrochim on Oct 18,2016 15:55:22