Pembangunan Pembangkit Listrik 35.000 Mega Watt: Keterbatasan Pendanaan PT PLN dan Strategi Dukungan Pemerintah

Oleh: Riza Azmi, pegawai Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan

Salah satu program prioritas dalam bidang energi yang dicanangkan oleh pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla adalah pembangunan pembangkit listrik dalam rangka memenuhi kebutuhan energi listrik nasional. Target pembangunan pembangkit listrik ditetapkan menjadi 35.000 MW dalam lima tahun atau setara dengan 7.000 MW pertahun terhitung mulai tahun 2015 hingga tahun 2019. Berdasarkan data dari Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2013-2022, permintaan energi listrik diperkirakan akan tumbuh di atas pertumbuhan pasokan energi listrik. Oleh sebab itu, apabila tidak ada terobosan dalam penambahan kapasitas listrik, dapat dipastikan bahwa sebagian sistem kelistrikan nasional akan mengalami pemadaman akibat defisit neraca energi listrik.

Dalam upaya meningkatkan kapasitas energi listrik nasional Pemerintah dihadapkan dengan adanya beberapa hambatan, salah satunya adalah keterbatasan pendanaan PT PLN. Secara umum, pendanaan pembangunan pembangkit serta jaringan kelistrikan dapat dibagi dua, yaitu bersumber dari keuangan PT PLN (Persero), yang bersumber dari modal sendiri/ekuitas maupun pinjaman, serta dari pihak pengembang listrik swasta/ independent power producer (IPP). Porsi pinjaman saat ini cenderung lebih besar dibandingkan ekuitas. Namun tanpa adanya credit enhancement, pihak bank akan sangat enggan untuk memberikan pinjaman baru karena secara teknis solvensi PT PLN dalam pertanyaan besar. Selain itu, beberapa debt covenant seperti debt service coverage ratio (DSCR) juga ikut membatasi kapasitas pinjaman korporasi. Sedangkan dari sisi potensi pendanaan dari IPP, meningkatnya risiko insolvensi PT PLN menyebabkan berkurangnya keinginan investor untuk menjadi supplier listrik. Sebelum mengeluarkan dana investasi yang besar untuk pembangunan pembangkit, pihak swasta tentunya ingin memastikan segala risiko kredit yang berkenaan dengan kemampuan PT PLN untuk memenuhi kewajiban finansialnya dapat diamankan.

Hambatan yang dihadapi PT PLN tersebut mendorong Pemerintah untuk turun tangan dalam mendukung masalah pembiayaan yang perlu segera terpecahkan. Beberapa opsi dapat diambil pemerintah untuk mengatasi masalah kesulitan pendanaan PT PLN dalam melaksanakan proyek pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW.  Opsi pertama dan paling mendasar adalah menambah kapasitas modal PT PLN. Penyertaan Modal Negara (PMN) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan proyeksi kebutuhan pendanaan untuk investasi jaringan listrik marginal. Selain PMN, pemerintah juga diharapkan dapat mempertahankan kebijakan pemberian margin subsidi listrik untuk menjaga pemupukan laba bersih sebagai salah satu upaya penambahan modal yang dilakukan oleh PT PLN. Dukungan pemerintah lainnya adalah dalam bentuk penjaminan yang telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 4/2016, yaitu jaminan atas pinjaman PT PLN dalam hal PT PLN membangun sendiri pembangkit maupun jaringan transmisi dan terkait dengan pendanaan melalui pengembang listrik swasta (IPP).

Kementerian Keuangan di satu sisi memang telah menyiapkan paket regulasi terhadap dukungan Pemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Namun demikian, dukungan Pemerintah di sisi pendanaan perlu didukung dengan kemudahan dan kecepatan dalam proses perizinan dan pengadaan tanah. Seluruh stakeholder baik masyarakat, Pemerintah, PT PLN dan pelaksana proyek harus mendapatkan pemahaman bahwa segala keterlambatan apalagi kegagalan proyek akan berakibat kerugian ekonomi sangat tinggi dalam bentuk krisis listrik nasional yang akan ditanggung oleh seluruh masyarakat.

 

*) Artikel selengkapnya dapat diunduh pada file lampiran.

File Terlampir
Displaying 1-1 of 1 result.

Pembangunan Pembangkit Listrik 35.000 Mega Watt: Keterbatasan Pendanaan PT PLN dan Strategi Dukungan Pemerintah

Posted by Andi Abdurrochim on Sep 13,2016 18:30:18