Syarat-syarat perizinan Dealer Utama

PERSYARATAN PENUNJUKAN DEALER UTAMA

 A.   Dasar Hukum
  Peraturan Menteri Keuangan No. 168/PMK.08/2021 tentang Dealer Utama Surat Utang Negara
 B. Syarat-syarat penunjukan Dealer Utama
  1)   Yang dapat menjadi Dealer Utama
    a.   Bank, dan
    b. Perusahaan Efek
  2) Penunjukan Dealer Utama didasarkan pada kriteria dan persyaratan sebagai berikut :
    a. Bank :
      1.   Memiliki izin usaha yang masih berlaku dan terdaftar sebagai PPE-EBUS sebagaimana diatur dalam peraturan otoritas terkait;
      2. Memenuhi persyaratan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) berdasarkan ketentuan otoritas terkait dan memenuhi modal inti paling sedikit sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah);
      3. Melaksanakan perdagangan paling kurang 2,00% (dua perseratus) dari total volume perdagangan SUN dalam mata uang rupiah, selama 3 (tiga) bulan terakhir terhitung sejak saat penyampaian permohonan;
      4. Menjadi peserta sistem transaksi, penatausahaan surat berharga dan setelmen dana di Bank Indonesia;
      5. Menjadi pengguna jasa pada Penyelenggara Pasar Alternatif yang disetujui otoritas terkait; dan
      6. Tidak sedang dalam pengawasan khusus atau mendapatkan sanksi administratif berupa pembatasan atau pembekuan kegiatan usaha dari otoritas terkait.
    b. Perusahaan Efek
      1. Memiliki izin usaha yang masih berlaku dan melakukan kegiatan sebagai PPE-EBUS sebagaimana diatur dalam peraturan otoritas terkait;
      2. Memenuhi Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) paling sedikit rata-rata harian selama 1 (satu) bulan terakhir sebesar Rp200. 000. 000. 000, 00 (dua ratus miliar rupiah);
      3. Melaksanakan perdagangan paling kurang 2,00% (dua perseratus) dari total volume perdagangan SUN dalam mata uang rupiah, selama 3 (tiga) bulan terakhir terhitung pada saat penyampaian permohonan;
      4. Menjadi peserta sistem transaksi di Bank Indonesia;
      5. Menjadi pengguna Jasa pada Penyelenggara Pasar Alternatif yang disetujui otoritas terkait; dan
      6. Tidak sedang mendapatkan sanksi administratif berupa pembatasan atau pembekuan kegiatan usaha dari otoritas terkait.
  3). Untuk dapat ditunjuk sebagai Dealer Utama, calon Dealer Utama harus :
    a. Menyampaikan surat permohonan menjadi Dealer Utama kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dengan melampirkan surat pernyataan kesediaan untuk mematuhi ketentuan Dealer Utama; dan
    b. Memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada butir 2) diatas.
C Penunjukan Dealer Utama
  Penunjukan Dealer Utama dilakukan dengan surat Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal untuk dan atas nama Menteri Keuangan.

Seluruh layanan Direktorat Surat Utang Negara tidak dikenakan biaya/tarif.

ALUR PENUNJUKAN DEALER UTAMA

Posted by Admin DJPPR on Oct 27,2015 11:37:28